galerikotak

koleksi karya abu fadhli

Hukuman Mati dan Pelanggaran HAM

Definisi Hak Asasi Manusia ( HAM ) menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.

Secara hukum, penggunaan istilah HAM di Indonesia diatur UUD 1945 dan UU No 39/1999 tentang HAM (dalam kepustakaan hukum digunakan hak dasar. Istilah ini sinonim dengan HAM). HAM merupakan bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara. Penggunaan HAM dibatasi karakter HAM, baik yang absolut maupun relatif, seperti diatur UUD 1945 dan UU HAM. HAM absolut, yaitu HAM yang dalam situasi apa pun tidak boleh dikurangi dan dilanggar siapa pun sesuai prinsip nonderogable human rights. HAM absolut meliputi hak untuk hidup,  tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, kebebasan beragama, tidak diperbudak, persamaan di muka umum dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.

Namun, hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara

mutlak, karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

Maka tidak semua hak dapat dikategorikan sebagai HAM karena pengaturannya ada dalam UUD, UU organik, dan perjanjian internasional. Konsekuensi kurangnya pemahaman akan hakikat dan pembatasan HAM merupakan salah satu penyebab tindakan anarkis. Kebebasan berpendapat melalui demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan media sering menjadi ajang caci maki, fitnah, dan tindak anarkis. Dan dari kebebasan yang mengatasnamakan HAM itulah yang menciptakan pelanggaran hak asasi orang lain.

Pendefinisian pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Dalam keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia berdiri berdasarkan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa. Hukuman mati bukanlah sebuah hukuman yang diberikan kepada tersangka dimana tersangka pelaku kejahatan tersebut dihukum dengan dipenjara seumur hidupnya hingga mati. Batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa yang telah melakukan kesalahan yang telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan seseorang akan hukuman tersebut. Karena tidak semua kejahatan mendapat hukuman mati.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD ‘45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Dan di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda, bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik.

Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktek hukuman mati hanya dilakukan di empat negara, yaitu Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2007 Sidang Umum PBB untuk pertama kalinya menyetujui resolusi untuk penghapusan hukuman mati. Saat ini sudah 141 anggota PBB yang menghapus total ketentuan hukuman mati. Sementara 51 negara tetap menerapkan undang-undang hukuman mati.

Tahun 2009 lalu negara yang paling banyak melakukan eksekusi hukuman mati adalah Cina, Iran, Arab Saudi, Korea Utara dan AS. Beberapa saat yang lalu pun, beberapa tersangka yang telah terbukti sebagai pelaku pemboman di Bali dieksekusi mati sebagai hukuman atas tindakannya. Ini merupakan satu peristiwa yang menjadi salah satu contoh kasus hukuman mati yang menjadi perbincangan oleh kalangan yang mendukung adanya hukuman mati dan yang menolak adanya hukuman mati. Orangorang tersebut, masing-masing memiliki alasan yang diyakininya kuat. Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.

Hukuman mati memang menjadi wacana pro dan kontra sejak dahulu hingga kini. Berbagai kasus yang dijatuhi hukuman mati dan telah dilaksanakan seperti kasus Tibo cs dan lain-lain telah mengusik lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) internasional – Amnesty International di London yang pada prinsipnya menolak hukuman mati dan meminta pemerintah Indonesia untuk membatalkan hukuman mati yang grasinya ditolak Presiden. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM, salah satunya ialah hak manusia untuk hidup. Selain alasan tersebut juga dirasakan oleh pendapat umum, bahwa hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari terbukti bahwa putusan hakim keliru atau terjadi peradilan yang sesat. Sebaliknya bagi yang pro hukuman mati dengan argumen, bahwa patutlah terpidana dieksekusi mati karena perbuatannya.

Secara umum tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia adalah bukan sebagai sarana balas dendam, melainkan untuk memberi pelajaran bagi terpidana agar apabila terpidana selesai menjalani hukuman, diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik, bahkan bisa menjadi pola anutan bagi masyarakat sekitarnya. Beberapa ahli hukum berdebat soal hukuman mati dalam sidang uji materi UU Nomor 22/1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi. Para ahli mempertahankan pendapat dan keyakinan masing-masing. Salah satu ahli hukum Indonesia yang hadir pada sidang itu adalah Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H., M.A. Putra bangsa yang lahir di Saparua – Maluku Tengah pada tanggal 6 Juni 1933 ini sangat prihatin pada komitmen dan integritas para penegak hukum. Salah satu Guru Besar Emeritus UNAIR ini pantas digelari seorang penjaga nurani hukum dan politik, karena ia berpendapat bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan Pancasila. Sahetapy mengingatkan bahwa konstitusi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kultur Indonesia. Karena itu hukuman seumur hidup tanpa remisi jauh lebih baik daripada hukuman mati. “Saya tetap berkeyakinan hukuman mati tidak akan memberantas peredaran narkotika” ujar Sahetapy.

Jika seorang Jacob Elfinus Sahetapy begitu tegas mengatakan bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, berbeda dengan pendekar hukum yang satu ini. Bismar Siregar, lahir di Sipirok, Sumatera Utara pada tanggal 15 September 1928. Selama bergelut di dunia hukum, cap hakim kontroversial selalu dialamatkan kepada Bismar, karena selalu tampil berbeda di garda terdepan jalan lurus untuk memperjuangkan tegaknya keadilan. Sikapnya yang tak mau kompromi di dalam menegakkan keadilan acapkali mendapat reaksi keras dari kalangan praktisi hukum. Bismar memegang prinsip “Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum. Hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan”.

Bagi Bismar keadilan hanya bisa ditemukan dalam hati nurani hakim. Kalau seorang hakim memiliki nurani keadilan, maka dia akan mampu melahirkan keputusan yang adil. Menurut Bismar masih banyak putusan hakim yang belum melegakan masyarakat. Persoalannya, mereka tidak konsekuen dengan konsep keadilan. Karena itu, Bismar mengingatkan lagi, hukum hanyalah sarana. “Masa sarana kita pakai untuk menegakkan keadilan. Itu tidak bisa,” kata Bismar. Bismar pernah menjatuhkan hukuman yang menggemparkan, ramai diperdebatkan publik. Saat itu (1976), ketika menjabat Ketua PN Jakarta Timur, Bismar menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Albert Togas. Dari situlah mencuat polemik tentang hukuman mati. Kasusnya, Albert Togas, karyawan PT Bogasari yang di PHK, membunuh Nurdin Kotto, staf ahli perusahaan tersebut. Padahal selama menganggur, Albert ditolong oleh Nurdin. Namun Albert membunuh Nurdin secara keji. Mayatnya dipotong-potong, dagingnya dicincang, dicuci bersih, lantas dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, potongan mayatnya dibuang ke sebuah kali di Tanjung Priok. Albert membalas air susu dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. “Kekejaman itulah yang saya tidak ragu

menjatuhkan hukuman mati” kata Bismar.

Namun Bismar, atas putusannya, menerima serangan bertubi-tubi dari orang-orang yang menentang hukuman mati. Dia dicap tidak Pancasilais karena dituding menjatuhkan hukuman yang tidak patut dilakukan oleh seorang hakim, merampas nyawa orang. Sedangkan yang berhak melakukan itu hanya Tuhan. Bismar punya alasan sendiri, “ Boleh saja berbeda pendapat. Tetapi sebagai seorang muslim, saya katakan, hukuman mati itu sah-sah saja. Sebab, ada ayat yang membenarkan hukuman mati. Kalau dalihnya tidak Pancasilais, Pancasila yang mana? Pancasila sejatinya sesuai dengan iman Islam. Berbeda dengan umat Kristiani yang Kitab Perjanjian Baru-nya tidak membolehkan hukuman mati. Tapi dalam Kitab Perjanjian Lama hukuman mati dibolehkan. Jadi, sebetulnya tidak ada pertentangan di antara keduanya”.

Tetapi ada persepsi-persepsi lain yang bersifat menentang yang keluar dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. Lembaga ini mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan jeda atau moratorium hukuman mati terhadap semua terpidana mati. “Konstitusi Indonesia pasal 28 jo pasal 281 menyebutkan dengan tegas, bahwa setiap orang memliki hak untuk hidup dan hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,” kata Direktur Program LBH Masyarakat Ricky Gunawan. “Hukuman mati merupakan bentuk penghukuman yang kejam, dan tidak manusiawi. Hal tersebut merendahkan martabat manusia, karena hukuman mati adalah bentuk pengingkaran kehidupan manusia. Selain itu, hukuman mati menempatkan terpidana dalam suasana ketidakpastian, sehingga menambah kekejaman. LBH Masyarakat percaya, bahwa setiap kejahatan besar harus dihukum berat. Namun, hukuman terberat tidak boleh sampai merenggut hidup seseorang,” lanjut Ricky Gunawan.

Hukuman seumur hidup, dinilai Ricky Gunawan, lebih layak sebagai hukuman terberat. Hukuman mati selama ini tidak menimbulkan efek jera. Data dan fakta yang dihimpun LBH Masyarakat menunjukkan, bahwa hukuman mati tidak banyak memberikan berperan dalam mengurangi angka kejahatan. Bentuk hukuman mati hanya akan membuat lingkaran balas dendam. Alasannya, ketika masyarakat mengutuk perilaku kejahatan, lalu kemudian dihukum mati, maka pranata hukum sama saja melakukan tindak kejahatan. “Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling fundamental, melekat dan berlaku bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Hak untuk hidup berlaku bagi semua manusia yang berkelakuan baik, termasuk juga manusia yang melakukan kejahatan,” imbuh Ricky Gunawan.

Secara normatif sebagaimana tersurat dalam pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dengan demikian, maka tidak ditemukan ketentuan bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM karena terpidana mati juga harus mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar HAM orang lain dalam tertib kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara apabila tidak demikian mana mungkin hak asasi manusia dapat ditegakkan. Dengan perbuatan-perbuatan seperti tersebut diatas (terorisme dan kejahatan narkoba) justru pelakunya telah melanggar HAM orang lain.

Secara normatif hukuman mati diterapkan di negara-negara modern khususnya Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan subversi, makar, terorisme, pembunuhan berencana dan lain-lain. Sehingga menurut pemerintah adalah pantas orang yang melakukan demikian dijatuhi hukuman mati. Dengan ini, maka kita berbicara tentang filsafat negara oleh karena orang yang bersangkutan melakukan perbuatan di luar batas atau pun bertentangan dengan kebijaksanaan negara sebagai pemerintah. Indonesia masih menerapkan dan memberlakukan hukuman mati, padahal konstitusi mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan ( maachtstaat ) belaka.

Hari Senin 30 Oktober 2007 Mahkamah Konstitusi memutuskan, hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945. karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia. Hak azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan, MK menegaskan, pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Islam sebagai salah satu agama yang menganjurkan diadakannya hukuman qisas bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan yang tidak manusiawi dan terlalu keji. Disini Islam tidak menitikberatkan apakah hukum qisas tersebut melanggar Hak Asasi atau tidak namun lebih ditekankan kepada keadilan. Sebab secara tidak sadar, hukum qisas adalah hukuman yang adil yang selama ini dicari demi tegaknya keadilan.

Dalam pandangan Islam, hukuman mati atas pelaku pembunuhan disengaja merupakan ketentuan dari Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”. (QS Al-Baqarah [2]: 178). Karena itu, penolakan atas hukuman mati, termasuk hukuman mati atas pelaku pembunuhan disengaja, jelas-jelas bertentangan dengan ayat ini. Sanksi pidana Islam, termasuk qishâsh, berfungsi sebagai jawâbir (penebus dosa di akhirat) bagi pelakunya sekaligus sebagai zawâjir (pencegah) karena memiliki efek jera yang menghalangi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Sistem pidana Islam juga berpihak kepada pelaku, korban atau keluarganya, serta masyarakat secara umum. Semua itu terlihat jelas dalam hukuman atas pembunuhan.

Apabila terdapat pertanyaan apakah hukuman mati yang berasal dari produk-produk hukum dibawah UUD 1945 itu bertentangan dengan pasal 28A UUD 1945 atau tidak, maka dapat ditarik jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah apa yang menjadi keputusan Mahkamah konstitusi dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba sebagai contoh kasus. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan pasal 28A UUD 1945. Dan apa yang menjadi keputusan MK ini juga tidak bertentangan dengan apa yang menjadi pandangan Islam,  dimana menjadikan qisos sebagai salah satu hukuman atas tindakan yang melanggar syariat Islam. Hal ini berfungsi sebagai jawâbir (penebus dosa di akhirat) bagi pelakunya sekaligus sebagai zawâjir (pencegah) karena memiliki efek jera yang menghalangi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Wa Allohu ta’ala ‘alam.

tugas abufadhli promed d1 2010

About these ads

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.